Gus Dur Layak Jadi Pahlawan Nasional

JAKARTA - Kaukus Parlemen Pancasila dan sejumlah fraksi di DPR mengusulkan agar mantan Presiden Abdurrahman Wahid ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kaukus yang terdiri atas Eva Kusuma Sundari, Rieke Diah Pitaloka, Bambang Soesatyo, Romahurmuziy, Ahmad Muzani, dan Akbar Faizal mendesak pemerintah segera menetapkan Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Menurut Rieke, Gus Dur layak ditetapkan sebagai pahlawan nasional karena selama ini tokoh tersebut figur yang konsisten menjaga nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika agar tetap relevan. Selain itu, cucu pendiri NU ini juga dikenal sebagai tokoh dunia yang pikiran dan tindakannya mencerminkan kepentingan universal.

“Pernyataan simpati dan kehilangan atas berpulangnya Gus Dur begitu meluap melintasi batas negara dan sentimen-sentimen primordial berbasis apa pun. Demi memberikan penghargaan atas kerja-kerja almarhum dan keberlangsungan ide-ide kebhinnekaan untuk memperkuat NKRI, maka Kaukus Parlemen Pancasila mengusulkan kepada DPR dan pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Gus Dur,” ujarnya di Jakarta , Jumat (1/1).

Anggota kaukus lain, Romahurmuziy, menyatakan, pemberian gelar pahlawan dipandang penting sebagai penghargaan atas jasa-jasa Gus Dur dalam mengusung nilai-nilai kebhinnekaan guna memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. ”Peran Gus Dur sangat luar biasa dalam membangun fondasi masyarakat sipil, toleransi kehidupan beragama, multikulturalisme, dan humanisme universal. Karena itu, PPP juga mengusulkan agar pemerintah memberi Gus Dur gelar pahlawan nasional,” katanya.

Terpisah, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengungkapkan, pihaknya akan mendukung penetapan Gus Dur sebagai pahlawan karena dia adalah sosok yang dengan bijak mengajarkan cara bertahan dalam hidup, dengan tetap mencintai manusia dan kemanusiaan. ” PKB akan berada di barisan terdepan agar Gus Dur dijadikan pahlawan nasional,”tuturnya di sela-sela pelaksanaan tahlil bagi Gus Dur di DPP PKB, Jakarta , Kamis (31/12) malam.

Adapun Ketua Fraksi PKB DPR, Marwan Jaífar, menegaskan bahwa Gus Dur bukan hanya tokoh milik PKB, tetapi milik rakyat Indonesia , bahkan dunia internasional. Oleh karena itu, PKB tanpa ragu akan mendukung penuh langkah berbagai kalangan yang mendesak pemerintah untuk memberi gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur.

Setelah PKB dan PPP, kini PDIP juga ikut mengusulkan pemberian gelar pahlawan bagi Gus Dur. ”Gus Dur adalah negarawan yang nasionalis dan telah bekerja agar prinsip-prinsip kebhinekaan hidup dalam keseharian kehidupan berkebangsaan sehingga memperkuat NKRI,” kata anggota Fraksi PDIP Eva Sundari, Jumat (1/1).

Eva melanjutkan, kontribusi Gus Dur di internasional juga tidak dapat dibantah dengan memperkenalkan Islam Indonesia yang demokratis, serta ramah terhadap perbedaan-perbedaan dan menolak kekerasan. ”Sebagai penghargaan dan penghormatan, PDI Perjuangan mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur,” jelas Eva.

Di saat yang sama, tambah Eva, PDI Perjuangan telah memerintahkan fraksi PDI Perjuangan di DPR dan MPR agar hal tersebut menjadi usulan di DPR dan MPR. ”Dan hal ini sesuai dengan pesan Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung kepada beberapa anggota fraksi.”

Sementara itu, Partai Gerindra dan Partai Demokrat juga ikut mendukung penuh Gus Dur agar ditetapkan sebagai pahlawan nasional. ”Kami setuju dan mendukung atas pemikiran dan usulan agar Gus Dur ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sebagai bapak pluralisme dan multikulturalisme, kepahlawanan Gus Dur amat nyata,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Jumat (1/1).

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani pun menyatakan dukungan yang sama atas usulan menjadikan presiden RI ke-4 itu sebagai pahlawan nasional. Menurut Muzani, Gus Dur dinilai sangat layak untuk menjadi pahlawan nasional. Pasalnya, peranan jasa dan pemikirannya sangat membangun demokrasi Indonesia. ”Aroma demokrasi tumbuh bersama Gus Dur. Beliau adalah Bapak Demokrasi Indonesia. Maka pantas untuk jadi pahlawan,” jelasnya.

Muzani menjelaskan, perkembangan demokrasi dan reformasi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sosok Gus Dur. Ajaran berikut pemikirannya tentang pluralisme dan multikulturalisme memberi perubahan cukup berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemulihan Nama Baik

Terpisah, staf khusus Presiden, Andi Arif, mengatakan, pemulihan nama baik (rehabilitasi) almarhum Gus Dur lebih penting daripada perdebatan mengenai pemberian gelar pahlawan bagi Presiden RI ke-4 itu. ”Bagi saya yang terpenting bukan itu, yang mendesak adalah harus ada rehabilitasi secara serius bahwa Gus Dur jatuh dari kekuasaan bukan karena kasus tertentu. Ini penting untuk pelurusan sejarah,” kata mantan aktivis mahasiswa itu di Jakarta.

Diceritakan Andi, seminggu sebelum Gus Dur dilengserkan oleh MPR dari jabatan Presiden pada 24 Juli 2001, dirinya bersama sejumlah aktivis mahasiswa lainnya seperti Faisol Reza, Haris Moti dan beberapa orang lain menemui Gus Dur di sebuah rumah di Jl Irian, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan itu Gus Dur menyatakan jangan khawatir akan posisinya sebagai presiden, karena beberapa posisi kunci di TNI dan Polri masih mendukung dirinya. ”Saya sempat berdebat, sekarang kan era sipil Gus, TNI dan Polri hanya akan ikut apa kata parlemen. Gus Dur bilang, sudah tenang saja, parlemen masih bisa diatasi, sebagian besar masih mendukung saya,” kata Andi menceritakan perbincangannya waktu itu.

Dikatakan Andi, saat itu Gus Dur sangat percaya diri bahwa tidak mungkin ada orang yang akan melakukan pengkhianatan terhadap dirinya. ”Kami kemudian percaya saja dengan yang dikatakan Gus Dur, walau hati kecil kami punya hitungan lain. Apa yang kami khawatirkan ternyata benar. Gus Dur dilengserkan oleh parlemen,” katanya.

Andi mengaku sangat merasa kehilangan atas kepergian tokoh besar pelopor demokrasi di Indonesia itu, yang selalu menyampaikan ide dan pemikiran cemerlangnya dengan indah, humor dan kadang menjengkelkan. Sementara itu, prosesi pemakaman Gus Dur di kompleks makam keluarga besar Pondok Tebuireng di Jombang dipimpin langsung Presiden SBY dengan upacara kenegaraan, Kamis (31/12). Gus Dur dimakamkan di samping KH Hasyim Asy’ari, kakeknya yang juga pendiri NU. Tak hanya SBY, Wapres Boediono dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II juga hadir. Ribuan warga turut menyaksikan prosesi pemakaman itu meski mereka tidak bisa masuk ke dalam kompleks pondok.

Ratusan kiai dari Jatim, Jateng, dan banyak daerah lainnya juga datang dan mengikuti proses pemakaman Gus Dur. Di antaranya, Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, kiai sepuh dari PPP KH Maemun Zubair, salah satu deklarator PKB KH Muchit Muzadi, pimpinan Pondok Tebuireng Jombang KH Idris Marzuki, Ketua NU Jatim KH Mutawakkil Alallah, KH Fawaid As’ad Syamsul Arifin (Situbondo), KH Agoes Sali Masyhuri (Sidoarjo), mantan Ketua NU Jatim KH Ali Maschan Moesa, Ketua Umum PKNU Choirul Anam, dan banyak kiai lainnya.(J22,G14,dtc,ant-76)

Tweet