Mendagri Yang Arogan , Ingin Sensasi ?

Melihat komentar Mendagri mengenai penetapan Gubernur DIY oleh DPRD hari ini saya sebagai orang awam yang tahu sekilas mengenai akan ditetapkannya RUU Keistimewaan Yogyakarta  agak kaget dan juga heran. Seorang Mendagri seharusnya menanggapi secara bijak keinginan rakyat Yogyakarta yang ingin menetapkan Gubernurnya dengan cara mengambil keputusan lewat wakil mereka di DPRD yang berlangsung hari ini . Namun justru yang saya dengan komentar Mendagri secara terang-terangan mementahkan dan bisa dikatakan melecehkan apa yang dilakukan oleh DPRD Yogyakarta , dengan mengatakan bahwa cara mereka itu tidak ada aturannya. Menurut Mendagri untuk merngesahkan undang-undang yang punya hak dan wewenang adalah DPR bukan DPRD oleh karena itu cara yang dilakukan oleh DPRD Yogyakarta tidak akan bisa mengubah keputusan itu . “ Ya kalau Perda itu DPRD bisa buat , ini Undang-Undang jadi ya tidak bisa dilakukan oleh DPRD “,  “ Rakyat Yogyakarta itu 3,5 Juta orang , yang datang itu hanya berapa ribu orang , apa itu mencerminkan seluruh rakyat Yogyakarta “, kata Mendagri lagi di hadapan para Wartawan.

Mendengar komentar itu saya sempat mengelus dada karena apa yang dikatakan Mendagri bagi saya hal itu cukup Arogan dan membuat  panas suasana  , karena disaat orang ingin mengeluarkan pendapatnya dan ingin menentukan nasibnya sendiri justru mendapatkan hambatan dengan alasan bukan kewenangannya. Selain itu menyinggung-nyinggung pula mengenai jumlah rakyat Yogyakarta yang 3,5 Juta itu berapa yang menghadiri demo  ? Apakah mereka itu merupakan aspirasi masyarakat ? .Pertanyaan itu bagi saya merupakan hal yang tolol , apakah seluruh rakyat Yogyakarta harus hadir semua ? kalau hadir semua menurut saya hal ini justru akan menimbulkan kericuhan dan juga keruwetan ? Apakah DPRD Yogyakarta bukan merupakan wadah penerus aspirasi rakyat ? .

Mendagri (Sumber Foto: Pemilu Indonesia.com)

Lalu dari hal-hal diatas saya kemudian bertanya apakah yang dikehendaki oleh  Mendagri  atau Pemerintah Pusat sekarang mengenai RUU Keistimewaan Yogyakarta yang akan diputuskan itu . Apakah hal ini merupakan sensasi saja untuk mengalihkan berbagai hal yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah khususnya pemberantasan Korupsi dan hal lain yang dinilai gagal. Selain itu keinginan rakyat Yogyakarta untuk menetapkan gubernur mereka tanpa melalui mekanisme pilihan langsung merupakan hal banyak diharapkan daerah lain seiring dengan makin ruwet dan kisruhnya Pilkada dimana-mana. Selain dapat menghemat anggaran  belanja daerah , juga mengurangi panasnya suasana yang ditimbulkan oleh ajang Pilkada. Apakah pemerintah menutup mata tentang kisruhnya  Pilkada yang harus sampai MK , demonstrasi dimana-mana sehingga menimbulkan keributan sampai dengan perusakan dan pembunuhan.

Mestinya sebagai seorang Mendagri seharusnya dapat meredam emosi rakyat dengan jawaban yang menyejukkan hati , sehingga rakyat yang mendengar akan bijaksana menyikapi keputusan DPR maupun pemerintah. Namun dengan jawaban Mendagri tersebut diatas rakyat Yogyakarta akan menjadi  semangat dan berapi-api untuk tetap mempertahan keputusan mereka mendukung sepenuhnya penetapan Gubernur DIY tanpa lewal Pilkada seperti yang tertuang dalam RUU KeIstimewaan Yogyakarta. Mengenai jumlah orang yang hadir dalam mengikuti penetapan hari ini yang dinilai kurang oleh Menteri jika keputusan itu dilecehkan begitu saya , maka lain kali pasti massa akan bertambah banyak . Bila perlu tidak hanya di Yogyakarta saja , namun mereka akan berkonvoi sampai dengan gedung DPR Senayan Jakarta . Tunggu Saja  (FM)

Fatkhul Muin

Pengelola Blog : Pusat Informasi Masyarakat Pesisir (http: www.For-Mass.Blogspot.com

Tweet