Silaturahmi dan Halal Bihalal PPD Jepara

H Ahmad Marzuqi, SE, Wakil Bupati Jepara

Jepara, Paguyuban Pamong Desa (PPD) Jepara, Selasa (27/9) mengadakan Silaturahmi dan Halal Bihalal di Gedung Wanita Jepara. Kegiatan diikuti oleh ribuan orang terdiri unsur Petinggi, Perangkat, Pemkab, DPRD, Muspida, Calon Bupati 2012-2016, BPD, Karang Taruna, PPD Kudus-Pati-Demak dan Mitra Kerja PPD. Kegiatan juga disemarakkan dengan pertunjukan organ tunggal.     

Ketua panitia, Nur Said mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka Silaturahmi dan Halal Bihalal. “Karena masih dalam momentum Idul Fitri maka kami menyelenggarakan Halal Bihalal,” katanya.

Dikatakannya, persatuan dan kesatuan rakyat desa bukan menjadi tugas Petinggi dan Perangkatnya saja. Tetapi menjadi tugas seluruh elemen masyarakat yang ada. Noorkhan, ketua PPD Jepara mengungkapkan dengan kegiatan tersebut pihaknya berharap akan bermanfaat untuk masyarakat Jepara secara umum.

H Ahmad Marzuqi, SE, Wakil Bupati Jepara dalam sambutannya menyatakan apresiasi terhadap eksistensi PPD. “Saya sangat mengapresiasi eksistensi PPD sehingga harapan yang diinginkan PPD bisa berwujud secara utuh,” paparnya.

Dalam paparannya, Marzuqi membeberkan bahwasanya selama setahun anggaran desa selama setahun sebesar 30 miliar. 21 Miliar untuk Anggaran Dana Desa (ADD) dan 9 Miliar untuk bagi hasil. “InsyaAllah pada bulan November dan Desember ini Petinggi akan mendapatkan tunjangan sebesar Rp.350.000,- dan Perangkat Rp.300.000,-,” paparnya.

Ia menambahkan pada 2012 tunjangan untuk Kepala Desa sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) kabupaten setempat. “Kita doakan saja semoga hal itu terwujud,” harapnya. 

Sudir Santoso, SH, M.Hum, Presedium Persatuan Perangkat Desa (Parade) Nusantara  

Sementara itu, Sudir Santoso, SH, M.Hum, Presedium Persatuan Perangkat Desa (Parade) Nusantara dalam orasinya menyampaikan bahwasanya pada 17 Oktober mendatang pihaknya akan melakukan aksi besar-besaran untuk mengesahkan UU Desa. “Tetapi aksi yang akan kami lakukan bukan demo,” tuturnya.

Dijelaskannya, 17 Oktober mendatang secara massal di seluruh Nusantara melalui PPD akan mendatangi Pemkab dan DPRD. Kedatangannya itu dengan membawa tuntutan-tuntutan untuk kesejahteraan PPD di masa-masa yang akan datang. “Kemudian tuntutan itu diteruskan kepada Presiden dan DPR Pusat,” jelasnya.

Agar tuntunan itu didengarkan oleh Pemerintah, pihaknya bekerjasama dengan stasiun TV untuk meliput aksi tersebut. “Jika tuntutan itu di tolak maka PPD akan menolak tugas perbantuan, semisal bersama-sama tidak menarik pajak bumi dan bangunan,” tandasnya. (Syaiful Mustaqim)     

Tweet