Banyak orang mempertanyakan
keberadaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diluncurkan pemerintah. Alasannya,
selama ini Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dioperasikan BPJS
Kesehatan, baru berjalan sekitar satu tahun. Sejumlah kelompok masyarakat
menafsirkan JKN akan diganti dengan KIS.
Kelompok lainnya, juga
merasakan kekhawatiran, takut terjadi tumpang tindih di lapangan dalam
mengoperasionalkan kesehatan bagi masyarakat. Menurut Menteri Kesehatan, Nila
Djuwita Farid Moeloek, JKN yang sering dipakai oleh masyarakat Indonesia untuk
berobat, dapat digunakan kembali oleh anggota Kartu Indonesia Sehat (KIS).
KIS merupakan program yang
terintegrasi dengan JKN, sistem yang digunakan untuk pelayanan kesehatan KIS
sama dengan peserta JKN lainnya. Jadi setiap masyarakat dapat menggunakannya
sesuai peraturan, namun memang nama kartunya saja yang berbeda yaitu Kartu
Indonesia Sehat.
"Sebenarnya tidak ada
bedanya, KIS dan JKN. Namun,kami mencoba memasukkan benefit preventif tambahan
di sana, tetapi perorangannya lebih ditekankan," kata Nila.
Meski demikian, Nila mengimbau kepada seluruh
masyarakat agar tenang tidak perlu takut akan kinerja KIS. Karena KIS
rencananya akan menjangkau masyarakat yang belum mendapatkan JKN, juga bagi
bayi yang baru lahir yang belum didaftarkan ke JKN.
JKN masih tetap berlaku. Namun menurut Menteri
Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita Farid Moeloek, KIS memiliki kelebihan, yaitu
bisa menanggung penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). “Nanti
pelanpelan kartu diganti, Kartu Indonesia Sehat. Jangan ada perbedaan bagi PMKS
dan bayar sendiri (yang memiliki premi),” kata Nila.
Nila mengatakan, keberadaan KIS tidak akan
tumpang tindih dengan kartu kesehatan lainnya yang sudah ada. Jenis baru ini
mengutamakan keluarga tak mampu yang mengalami masalah kesehatan, termasuk bayi
yang baru lahir yang butuh perawatan.
“Pada saat dia mulai hidup, punya penyakit,
100 hari kelahiran anak-anak, ini penting sekali. Maka dapat makanan tambahan,
pemeriksaannya, imunisasi itu kan preventif,” jelasnya.
Saat ini diakui Nila ibarat
masa transisi, namun selalu ada orang yang sakit dan membutuhkan pencegahan
penyakit, maupun pelayanan. Menurutnya sistem ini akan dirapikan secara
bertahap. Berdasarkan data yang dimilikinya, setidaknya ada 432 ribu dari 1,7
juta kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang berhasil divalidasi
untuk mendapatkan KIS.
Perlakuan yang sama lewat KIS
juga diberikan kepada bayi yang baru lahir."Ini bukan mendaftar tapi
penerima KIS akan divalidasi terlebih dahulu oleh tim khusus untuk kemudian
diberikan kartu," ujar Nila.
Cakupan KIS menyasar masyarakat
yang belum masuk JKN. KIS dan JKNadalah program-program kesehatan bagi warga
miskin yang berada di bawah koordinasi BPJS Kesehatan.
"Secara bertahap cakupan
peserta akan diperluas meliputi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan
bayi yang baru lahir dari penerima bantuan iuran [PBI] yang selama ini tidak
dijamin. "Selain soal JKN, kita juga fokus terhadap Angka Kematian Ibu
(AKI)," " kata Nila Moeloek.
Selama ini masyarakat belum
menikmati program asuransi pemerintah tersebut secara merata. Dengan demikian,
Nila akan mengerjakan semua program yang telah digariskan Presiden Joko Widodo
hingga lima tahun mendatang. Tentunya akan banyak program baru dan terus
menjalankan program baik yang sudah ada.
“Saya kira kita kerjakan apa yang memang
digariskan oleh kesehatan. Itu tidak akan jauh dari program yang sudah
digariskan Presiden Jokowi dan bagaimana bangsa kita menjadi paradigma sehat,”
tutur Nila. Nila menjelaskan, JKN merupakan asuransi khusus untuk masyarakat
yang dibuat oleh pemerintah tapi unsur pemerataan belum terwujud. Artinya,
semua komponen, belum menjadi anggota JKN.
“Tentu kita bersyukur adanya
JKN. Saya rasa itu kartu keadilan. Dulu tidak semua orang dapat asuransi
kesehatan. Sekarang diusahakan dapat semuanya,” imbuhnya. Info BPJS Kesehatan
edisi 11 Tahun 2014 fokus 4 Info BPJS Kesehatan edisi 9 Tahun 2014 Meskipun ada
JKN, masyarakat harus tahu diri tentang kondisi kesehatan masing-masing.
Masyarakat Indonesia bisa hidup
sehat dari niatan individu.“Sekarang masyarakat harus belajar hidup sehat dan
saya harap kita semua bisa edukasi ke masyarakat agar bisa jaga kesehatan,”
ujarnya.
Menyinggung kembali soal KIS,
Nila F Moeloek mengingatkan masyarakat untuk mengikuti program Kartu Indonesia
Sehat (KIS) untuk kesehatan ibu dan anak. Keunggulan KIS adalah manfaat
preventif serta deteksi dini, gizi, imunisasi dan pelayanan pos pelayanan
terpadu dan segera mendaftar ke Kantor
BPJS Kesehatan terdekat.
"Saya ingatkan lebih baik mendaftar saat
sehat karena prinsipnya gotong royong. Saya ingatkan lagi jangan tunggu sakit
baru mendaftar. Mau di mana pun bisa mendaftar. Datangi kantor BPJS setempat,
untuk mendaftar, jangan cuma ibu tapi anak dan bapaknya juga,” kata Nila.
Menkes menambahkan, KIS
merupakan perluasan cakupan kepersertaan dari fakir miskin dan orang tidak
mampu. Mereka ini datanya belum termasuk ke dalam jumlah 84,6 juta jiwa
penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). KIS juga
memberikan manfaat yang lebih luas dari JKN.
Yaitu mencakup upaya promotif
dan preventif, serta deteksi dini yang sebelumnya belum tercover JKN seperti
gizi, imunisasi, dan pelayanan posyandu. Harapannya, dengan adanya jaminan
kesehatan dapat mendorong masyarakat untuk bersalin ditolong oleh tenaga
kesehatan dan dilakukan di fasilitas kesehatan.
“Dengan bersalin di fasilitas
pelayanan kesehatan dan ditolong tenaga kesehatan akan mempercepat akses ibu
dan bayi dalam mencapai penanganan yang adekuat apabila terjadi komplikasi,”
ungkap Nila F Moeloek.
Sumber : info BPJS Kesehatan edisi 10 Tahun 2014
0 Response to "KIS Tidak Tumpang Tindih dengan Kartu BPJS Kesehatan"
Post a Comment