Anggota Dewan Demak Siap-Siap Dapat Mobil Baru

 

Sebagian dari 46 Mobil baru untuk Anggota Dewan Demak
(Foto: suaramerdeka.com)

DEMAK - Kabar gembira bagi anggota Dewan di Kota Wali Demak karena Puluhan mobil baru SUV Honda New BR-V terparkir di sisi utara halaman kompleks Setda Demak, Kamis (4/8).Mobil senilai sekitar Rp 248.000.000/unit ini direncanakan untuk mobil dinas 46 anggota DPRD dengan status pinjam pakai.

Peremajaan Mobil anggota Dewan itu dipertanyakan Ketua Forum Komunikasi Rakyat dan Mahasiswa Demak (FKRMD), Muhammad Rifai . Ia mengatakan apakah pengadaan mobil dinas untuk anggota legislatif ini sudah sesuai kebutuhan.Selain itu, apakah anggaran yang digunakan berasal dari pos pendanaan yang tepat peruntukannya seperti tunjangan transportasi DPRD.

Dia mengatakan jika anggaran itu  diambilkan dari dana transportasi Dewan per bulan maka tidak ada masalah . Namun jika menggunakan pos lain ia sangat menyayangkan hal ini . 

Selain itu ia juga mengajak kepada masyarakat untuk menilai apakah fasilitas mobil dinas baru itu layak diberikan kepada anggota dewan yang belum genap  dua tahun bekerja . Selain itu juga menilai sebatas mana kinerja dewan dalam membuat peraturan atau regulasi yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

 " Nah bila kinerja itu masih biasa-biasa saja tentu pemberian mobil dinas itu perlu pengkajian ulang. Namun itu semua sudah terjadi kami terlambat  dalam memonitor hal ini . Sebelumnya eksekutif juga melakukan hal yang sama ", kata A. Rifai seperti yang dilansir dari Suara Merdeka.com

Terkait hal tersebut diatas  Komisi A yang membidangi anggaran melalui ketuanya, Sunari menjelaskan, pengadaan mobil baru ini merupakan peremajaan kendaraan operasional yang bersumber dari APBD murni TA 2016. Adapun anggaran pengadaan ini bukan berada di Sekwan, melainkan adapada Setda.

Mobil ini nantinya bisa dipakai anggota DPRD maka sifatnya bon pinjam. Itu artinya setelah digunakan maka dikembalikan lagi ke pool (garasi). Bila teknis nantinya ada yang membawa pulang tentu akan dikembalikan pada kebijakan eksekutif dalam hal ini bupati.(Sumber Suara Merdeka.com)

‘ 

Tweet